Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut bahwa pada 2022 nanti akan ada pensiun guru besar-besaran. Pemerintah pun harus mengantisipasinya mulai sejak dini. Sebanyak 85.650 guru di seluruh Indonesia saat itu akan memasuki masa akhir mengajar di sekolah atau pensiun. Mayoritas guru yang akan pensiun itu adalah guru-guru sekolah dasar (SD).
“Kita akan antisipasi sehingga pada saat rekrutmen guru baru bukan untuk mendapat guru baru saja, tetapi untuk mengganti guru pensiun sehingga tidak terjadi kekurangan guru dilapangan,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi pada diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta kemarin.
Didik menyampaikan, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengantisipasi kekurangan guru melalui pemetaan.
Ketika pada masa rekrutmen guru baru pada 2021 nanti, pemerintah sudah bisa mengantisipasi kekosongan guru karena pensiun besar-besaran itu. Didik menjelaskan, skema rekrutmen guru itu terbagi tiga kelompok.
Pertama, yakni rekrutmen guru baru.
Kedua, rekrutmen guru untuk mengisi penambahan akses sekolah.
Ketiga, rekrutmen untuk mengganti guru pensiun.
Menurut dia, nanti Kemendikbud akan menentukan kuota per masing-masing kelompok kepada KemenpanRB. “Wakil Presiden sudah oke bahwa untuk rekrutmen guru baru akan mengakomodasi tiga (kelompok) tadi,” jelasnya. Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, jumlah guru saat ini kurang lebih ada 3 juta.
Jumlah tersebut komposisinya sebanyak 2.1 juta guru di sekolah negeri dan 316.000 guru di sekolah swasta. Selanjutnya sekitar 700.000 guru honorer di sekolah negeri yang saat ini sedang didorong untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Supriano melanjutkan, untuk mengisi kekosongan guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD untuk memberi pembekalan kemampuan pendidikan kepada 900 prajurit. Kebijakan ini perlu dilakukan karena kondisi layanan pendidikan di daerah 3T itu masih rendah. Begitu pula kesadaran pendidikannya.
“Selain itu, juga kuantitas dan kualitas gurunya yang belum memadai,” katanya saat diskusi Pelibatan Pra jurit TNI AD sebagai Tenaga Pendidik di Wilayah Perbatasan Darat dalam Rangka Meningkatkan SDM Generasi Muda Bangsa di Mabes AD Jakarta.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus menganggap serius pensiunan guru pada 2022 tersebut sebab Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 dan bonus itu hanya akan menjadi bermanfaat dan bukan bencana apabila ada sistem pendidikan yang baik.
“Dan, guru adalah tulang punggung pendidikan,” katanya. Untuk rekrutmen guru baru, jelas politikus PPP ini, paling tidak pemerintah harus berusaha memenuhi sesuai dengan jumlah rekrutmen guru pada tahun-tahun sebelumnya.
Sumber : https://news.okezone.com
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Social Plugin